Menentang Ahmadiyah

Ahmadiyah ditentang. Genderang perang melawan organisasi yang didirikan Mirza Ghulam Ahmad di Qadian, India lebih dari 108 tahun lalu ini seperti tiada henti. Di Jakarta, ribuan orang yang menamakan diri Persatuan Umat Islam (PUI) berunjuk rasa. Mereka bahkan mengancam akan mengambil alih kekuasaan presiden jika Ahmadiyah dibiarkan hidup di negeri ini. Di daerah, organisasi-organisasi massa Islam yang tak sepaham dengan ajaran Ahmadiyah berdemonstrasi menuntut pembubaran Ahmadiyah.

Eskalasi massa dan demonstrasi menentang Ahmadiyah ini muncul dalam dua pekan terakhir ini setelah Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan (Bakor Pakem) Kejaksaan Agung mengeluarkan rekomendasi yang menyebut organisasi Ahmadiyah telah menyimpang dari ajaran pokok Islam yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Rekomendasi itu adalah langkah negara menindaklanjuti fatwa Majelis Ulama Indonesia atas ajaran Ahmadiyah yang dinilai sesat dan menyesatkan umat Islam.

Fatwa MUI dan rekomendasi Bakor Pakem ini sangat disesalkan warga Ahmadiyah dan sejumlah aktivis hak asasi manusia karena dianggap memaksakan tafsir tunggal kepada orang yang berbeda keyakinan. Padahal sesuai konstitusi, negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk beribadah dan memeluk agama dan kepercayaanya masing-masing.

Kenapa Ahamdiyah dicap sesat? Dari hasil Penelusuran menemukan pangkal masalah bermula pada pendiri Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad yang memproklamirkan diri sebagai Imam Mahdi yang dijanjikan Tuhan turun menyelamatkan umat di akhir zaman. Sebagai Imam Mahdi, Mirza menerima wahyu namun bukan wahyu syariat melainkan hanya kabar gaib dari Tuhan.

Argumen-argumen itulah yang kemudian memicu munculnya hujatan secara mendunia. Ahmadiyah ditentang di Liga Islam Sedunia atau Rabithah Al-Alamil Islami. Karena itulah, MUI merasa fatwa tentang Ahmadiyah sudah final. Fatwa yang kemudian minta ditindaklanjuti dengan tindakan hukum oleh negara. Membubarkan Ahmadiyah atau meminta Ahmadiyah keluar dari Islam.

Pada banyak kasus, tercatat fatwa MUI atas Ahmadiyah memang berpotensi memicu munculnya kelompok-kelompok massa bergaris keras yang berusaha main hakim sendiri. Pembakaran masjid di Desa Manis Lor, Kuningan, Jabar, misalnya. Indonesian Confrence on Religion and Peace (ICRP) mencatat Indonesia memang rentan terjadi kekerasan berlatar belakang agama dan keyakinan. Sepanjang tahun lalu saja tercatat setidaknya terjadi 32 kali kekerasan berlatar belakang agama.

Namun, sejumlah ulama dan intelektual muslim juga tak sependapat dengan campur tangan negara untuk menilai suatu keyakinan sesat atau tidak sesat. Apalagi tanpa melalui proses hukum. Direktur Eksekutif Wahid Institute, Ahmad Suaedy menilai negara semestinya tidak perlu turut campur terlalu jauh mengurusi keyakinan dan ibadah.

Bak buah simalakama. Pemerintah kini benar-benar dalam posisi serba sulit. Membubarkan Ahmadiyah tentu bakal menuai protes dunia internasional sebagai pelanggar HAM dan demokrasi. Membiarkan Ahmadiyah tetap hidup juga sulit karena gelombang protes menuntut pembubaran Ahmadiyah seperti tiada henti. Lantaran itulah, pemerintah dianjurkan memilih jalan damai. Dialog. Jalan yang sebaiknya dirintis untuk menyelesaikan kasus Ahmadiyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s